| |
Statement
Politik Syafruddin Anhar,
Ketua
Umum Angktan Muda Ka'bah : " Dukung JK-WIN"
SISTEM EKONOMI
Praktik Neolib Harus Dihentikan
Oleh: Revrisond Baswir, Ekonom
Praktik neoliberalisme di Indonesia
harus bisa dihentikan dengan tidak memberikan ruang bagi
penganut paham neolib mengendalikan arah kebijakan
ekonomi nasional. Ini makin beralasan karena sejak
kemerdekaan diproklamasikan, ekonomi nasional tidak
pernah diselenggarakan dengan baik, bahkan kian menuju
ke arah neokolonialisme akibat orientasi dan praktik
neoliberalisme.
"Perjalanan ekonomi kerakyatan sejak proklamasi
kemerdekaan lebih tepat disebut proses transisi dari
kolonialisme menuju neokolonialisme," kata ekonom
Revrisond Baswir, di Jakarta, Rabu.
Dia menyebutkan, utang yang pada akhir pemerintahan Orde
Baru berjumlah 54 miliar dolar AS kini membengkak
menjadi 165 miliar dolar AS. Ini, ujarnya, menunjukkan
bahwa ekonomi yang dianut tidak berlandaskan konstitusi.
Menurut Revrisond, agenda ekonomi neoliberal antara lain
berupa pembatalan seluruh atau sebagian pasal yang dalam
tiga produk perundang-undangan oleh Mahkamah Konstitusi
belum lama ini.
Ketiganya adalah UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang
Ketenagalistrikan, UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas (Migas) Bumi, dan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal. "Memang amat berat tantangan untuk
mewujudkan ekonomi kerakyatan ini. Sebab,
dibanding di era kolonial dulu, kondisi sekarang jauh
lebih parah," kata Revrisond.
Dengan potensi sumber daya alam dan manusia, ekonomi
kerakyatan masih mungkin bangkit. Ini tidak bergantung
pada siklus lima tahunan berupa pergantian kepemimpinan
nasional. "Ada atau tidak ada pergantian pemimpin
nasional, perjuangan mewujudkan ekonomi kerakyatan harus
berlanjut. Ini semua tergantung pemimpin bangsa,"
tuturnya.
Revrisond juga mengatakan, pengusung paham neoliberal
mengedepankan keterbukaan secara absolut dalam
mengarahkan kebijakan ekonomi nasional.
Pada dasarnya neoliberal merupakan antitesis ekonomi
kerakyatan yang menempatkan campur tangan pemerintah
sebagai pengendali kekuatan pasar.
"Seorang penganut paham neoliberal itu bisa sangat
sederhana dalam penampilan. Karena itu, kesederhanaan
seseorang jangan dijadikan ukuran untuk menilai apakah
dia neoliberal atau bukan," kata Revrisond.
Dalam status antitesis, neoliberalisme dan ekonomi
kesejahteraan (keynesianisme) tidak pernah dapat
disamakan dengan ekonomi kerakyatan. Neoliberalisme dan
keynesianisme memang memberi perhatian besar terhadap
penciptaan kesempatan kerja. Namun, kedua paham ekonomi
itu tetap dibangun berdasarkan prinsip persaingan bebas
dan kepemilikan alat produksi pribadi.
Sementara itu, ekonom Ichsanuddin Noorsy mengatakan,
posisi ekonomi Indonesia masih terjebak dalam neoliberal
jika visi dan misi tiga pasangan capres-cawapres belum
berpihak ke ekonomi kerakyatan. "Karena itu, agar tidak
terjebak terus-menerus dalam neoliberal, konsep rujukan
ekonomi untuk menyejahterakan dan menata ulang
kemandirian ekonomi masyarakat harus lebih jelas,"
katanya.
Lebih jauh Noorsy mengatakan, Indonesia sudah
terperangkap berbagai perjanjian dengan lembaga
multilateral yang mempersyaratkan pasar bebas serta
liberalisasi diterapkan di berbagai sektor strategis.
Indonesia juga terjebak dalam kondisi pasar sebagai
posisi di atas segala-galanya serta membenarkan utang
sebagai jalan keluar untuk mengatasi defisit anggaran
negara.
"Jika neoliberal berlanjut, kita akan terus berhadapan
dengan penyakit ekonomi berupa pengangguran serta
ketimpangan sosial di bidang pendidikan, ekonomi, dan
regional. Untuk mengatasi ini, kita harus kembali ke
ekonomi konstitusi sesuai UUD 1945," ujar Noorsy.
Menurut dia, barang dan jasa publik harus tetap dikuasai,
diatur, diperuntukkan, dan didayagunakan bagi
setinggi-tingginya kemakmuran rakyat luas. Dalam konteks
ini, pemerintah tidak didikte mekanisme pasar.
Di lain pihak, ekonom Sri Adiningsih mengatakan, wacana
tentang orientasi kebijakan ekonomi ini sebaiknya
diletakkan dalam konteks kerja sama ekonomi yang
menguntungkan rakyat. Untuk itu, tim ekonomi di belakang
presiden harus kuat.
Adiningsih khawatir kalau kebijakan tim ekonomi banyak
dipolitisasi, Indonesia terjebak pada kepentingan jangka
pendek, sementara masalah-masalah struktural bangsa
terabaikan. "Dari pengalaman krisis ekonomi yang kita
alami, pelajaran yang bisa dipetik antara lain jangan
menggantungkan pembiayaan pembangunan terhadap utang
luar negeri. Kita harus banyak membangun ekonomi
domestik. Ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi
kita," katanya. (SK)
Jangan Tinggal Diam
Saudaraku,..
Masalah kita saat ini, mengapa kita terus saja miskin, tertinggal,
terbelakang dari kemajuann bangsa-bangsa lain?
Pada saat yang sama solidaritas kepada sesama saudara, tetangga makin
berkurang. Sikap tidak peduli pada rakyat yang mengalami kesulitan hidup,
miskin, dan mahalnya harga barang-barang, mahalnya biaya pendidikan,
anak-anak muda kita banyak menganggur tetap saja diabaikan oleh
saudaranya yang lebih punya kemampuan.
Nasionalisme kita telah menjadi nasionalisme mendangkal secara simbolik
kita membela dan menghormati bendera merah-putih dalam upacara-upacara
kita di kantor-kantor, dan sekolah-sekolah.
Namun manakala kekayaan alam kita dikuras dan dijarah oleh perusahaan
asing, ketika sektor perbankan dan industri, perkebunan, tambang kita,
bahkan ketika kekuatan asing mendikte perundang-undangan atau keputusan
politik kita, menguasai pasar dan nilai tukar kita diam membisu,padahal
rakyat sudah terjepit oleh kemiskinan apakah kita sudah kehilangan harga
dan martabat diri?
Kita harus memilih pemimpin alternatif dalam pemilu 2009 mendatang.
Yaitu, pemimpin yang mampu meninjau kembali para pemegang HPH, kontrak
kerja eksploitasi pertambangan karena kekayaan bangsa ini terkuras habis,
namun rakyat kita tetap tidak mendapat mamfaat, saudaraku jangan tinggal
diam pilih wakil rakyat dalam pemilu sesuai harapan kita untuk
menyelamatkan bangsa ini, selamatkan Indonesia.
Nasrullah M Dilla.
|
|
